Prabowo sebagai Menteri Pertahanan memesan 2 kapal Offhshore Patrol Vessel atau OPV dengan nilai lebih dari 2 triliun rupiah pada 2020 lalu.
Pemesanan dilakukan ke PT. Noahtu Shipyard Yang berlokasi di Bandar Lampung. Masalahnya, proyek tersebut mangkrak dan hampir gagal total.
Hingga pertengahan Maret 2023 lalu saja, progress pengerjaan kapal baru berjalan 35 persen. Padahal, kontrak serah terima sejatinya dilakukan pada tahun yang sama di 2023.
Namun, berdasarkan berbagai sumber yang dihimpun, jumlah pembayaran yang telah dilakukan pada Maret 2023 sudah mencapai hampir 1,4 triliun atau sudah lebih dari setengahnya.
Bahkan sebulan setelahnya, tersiar kabar adanya pensiun dini hampir seluruh dari pegawai di perusahaan tersebut. Lantas, mengapa pihak kementrian pertahanan bisa lalai dalam pemilihan vendor dari pembelian alat negara dan tidak melihat track recordnya ?
Permasalahan-permasalahan PT. Noahtu Shipyard ternyata sangat banyak. Dilaporkan melakukan pelanggaran reklamasi di pesisir pantai Bandar Lampung. Pelanggaran tersebut ditemukan oleh Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Bandar Lampung.
Selain itu, PT ini juga belum menyelesaikan izin dampak lingkungan khusus limbah B-3. Reklamasi yang dilakukan perusahaan tersebut pun melanggar aturan kemaritiman mengenai garis sepadan laut dimana 100 meter dari bibir pantai tidak boleh didirikan bangunan.
0 Komentar