Pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas yang dibeli Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Qatar sejumlah 12 unit dikritik pedas oleh Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.
Ia megkritik pembelian itu karena, jet bekas tersebut menghabiskan anggaran yang tidak main-main yaitumencapai Rp11.8 triliun.
“Tidak ada perencanaan jangka panjang mengenai pembelian pesawat bekas ini. Alasan Kementrian Pertahanan membeli pesawat bekas dengan alasan lebih cepat dalam penyediaan alutsista dibandingkan dengan pembelian pesawat baru untuk menutupi berkurangya alutsista menunjukan Kemhan tidak memiliki perencanaan strategis dan implementasi dengan baik,” katanya.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini menjelaskan masalah lain yang akan muncul. Menurutnya, Kemhan tidak belajar dari banyak permasalahan yang muncul setelah 24 unit pesawat F-16 dari Amerika Serikat senilai 750 Juta US Dollar tahun 2011.
Dia menegaskan bahwa biaya perawatan yang lebih mahal dibandingkan pesawat sejenis seperti Gripen dengan kemampuan tidak jauh berbeda.
“Pertama, pengadaan pesawat tempur bekas ini berpotensi melanggar UU Nomor 16 Tahun 2012 mengenai industri pertahanan. Partisipasi industri pertahanan di dalam negeri dalam pembuatan alutsista. Pembelian pesawat bekas jelas tidak melibatkan industri pertahanan dalam negeri sehingga alih teknologi dan penggunaan bahan baku pembuatan alutsista yang berasal dari dalam negeri tidak akan ada,” ujarnya.
Dilanjutkannya, masalah kedua, tidak adanya jaminan ketersediaan suku cadang, perawatan dan perbaikan kerusakan pesawat dalam jangka panjang dari produsen pesawat. Jaminan support service hanya terbatas 3 tahun berpotensi menimbulkan masalah di masa depan.
Ia mengingatkan bahwa pembelian pesawat Mirage 2000-5 ini bisa menjadi bom waktu. Sukamta yakin, jika dalam kurun waktu sepuluh tahun lagi, pesawat ini akan masuk museum.
0 Komentar