Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, secara konvensional lembaga negara terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Dia melihat selama ini pelayanan masyarakat dari lembaga yudikatif kurang optimal sehingga dia berharap Ombudsman RI punya kekuatan atau wewenang lebih seperti di Eropa.
“Masyarakat kalau dapat pelayanan buruk ke yudikatif, ke pengadilan kadang kala lama bertele-tele, di pengadilan harus pakai pengacara, tempatnya jauh, maka di Eropa muncul pemberi jasa-pemberi jasa preman yang disebut Ombudsman, yang menyelesaikan langsung antara pemerintah dan rakyat,” kata Mahfud saat menghadiri acara Rilis Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI di Aryaduta Menteng Jakarta, Kamis (14/12).
Kata Mahfud, Ombudsman di Indonesia masih terbatas hanya memberikan rekomendasi, hingga memberi penilaian kepatuhan. Dia berharap ketika Indonesia maju, peran Ombudsman bisa lebih besar.
“Di Polandia Ombudsman sangat powerfull, Perdana Menteri, Menteri sekalipun bisa ditegur, dan diberi perintah khusus untuk mengubah kebijakan,” kata Mahfud.
Rilis Hasil Penilaian Ombudsman RI
Pada kesempatan yang sama, Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten.
Terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022. Total jumlah entitas yang disurvei pada 2023 sebanyak 586, dari jumlah tersebut yang masuk zona hijau 414 (70,70 persen), zona kuning 133 (22,66 persen), dan zona merah 39 (6,64 persen).
Sedangkan tahun 2022, jumlah entitas 586, jumlah yang masuk zona hijau sebanyak 272 (46,42 persen), zona kuning sebanyak 250 (42,66 persen), zona merah sebanyak 64 (10,92 persen).
“Kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan,” kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih.
Hasil penilaian kepatuhan tahun 2023 menunjukkan, dari 25 kementerian yang disurvei, 20 masuk zona hijau dan 5 masuk ke zona kuning.
Kementerian yang mendapat poin tertinggi adalah Kementerian Luar Negeri dengan poin 94,85, sedangkan dua kementerian dengan poin paling rendah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (55,55 poin), dan Kementerian Pertahanan (68,44 poin).
Pada kategori lembaga, hasil penilaian kepatuhan tahun ini menunjukkan dari 14 lembaga yang disurvei, 9 masuk zona hijau dan 5 masuk ke zona kuning.
Tiga peringkat teratas diduduki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan nilai 94,11, Lembaga Sensor Film (LSF) 92,35 dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh nilai 91,02.
Sedangkan di tingkat provinsi, dari 34 provinsi yang disurvei oleh Ombudsman, 26 masuk zona hijau, 6 zona kuning, dan 2 zona merah.
Tiga peringkat teratas pada kategori ini ialah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 97,18, Jawa Barat dengan nilai 96,77 dan Bali memperoleh nilai 96,46.
Sedangkan peringkat terendah adalah Provinsi Papua yang masuk zona merah dengan 41,68 poin.
0 Komentar