Dekan FH Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto merespons survei Indopol yang menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aan menyebut hal itu membeberkan fakta terkait kondisi terkini.
"Temuan survei Indopol menunjukan bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum Indonesia akhir akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terbukti dari 84,67 persen publik hasil survei Indopol yang menyatakan setuju dengan pendapat tersebut," ujar Aan dalam keterangan tertulis, Senin, 27 November 2023.
Hal tersebut diamini Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Titi melihat kondisi itu berdampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kalau boleh disimpulkan, Pemilu 2024 mengalami kemunduran kepastian hukum yang sangat besar. Bahkan di 2024, kita tidak bisa memastikan prosedur dengan tepat," ujar Titi.
Menurut dia, kondisi yang tak kondusif ini diawali dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perkara Nomor 90 mengenai syarat capres-cawapres. Titi melihat, putusan itu membawa preseden buruk, salah satunya tak adanya kepastian hukum.
"Di sini MK terbawa pada dampak eksesif dari yuridisiasi politik. Ketika MK mengeluarkan putusan Nomor 90, sulit dipisahkan dari intensi politik. Putusan ini dibuat dalam hitungan hari. Putusan MK Nomor 90 intensinya untuk Pemilu 2024. Dalam merespon kondisi Pemilu 2024, pilihan aktivisme hukum dan gerakan sosial masyarakat dalam pemilu harus dilakukan dan disolidkan," ujar Titi.
0 Komentar