Calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo menjanjikan tata kelola yang baik di birokrasi. Khususnya dalam sistem perpajakan, di mana kini proses untuk pembayaran dan pelaporannya tidak ramah bagi publik.
"Mau bayar pajak sulit," ungkap Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023).
Pelayanan yang baik, menurut Ganjar juga akan membuat masyarakat tidak terbebani dengan pajak. Di samping itu masyarakat juga harus diberikan penjelasan tujuan dari setiap uang pajak yang ditarik negara. "Banyak udah bayar hilang, maka pendapatan kita hilang," terangnya.
Contoh yang disampaikan Ganjar adalah ketika warga kesulitan untuk memahami bahasa dan aturan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Tentu kewajiban warga negara membayar pajak, pertanyaannya adalah kenapa kok membayar pajak sulit kenapa kemudian tidak dipermudah maka penataan mulai dari regulasinya sistem dan kelembagaannya," ungkap Ganjar.
Selain itu, Ditjen Pajak wajib berisikan orang dengan penuh integritas dan dedikasi. Menurut Ganjar, ini dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Petugas yang sengaja mencari celah untuk mendapatkan uang dari jalur yang tidak benar juga harus ditindak tegas.
"Saya kira cepat diganti jangan ragu-ragu. Kalau ada keraguan itu ini tidak akan pernah tercapai," terangnya.
Ganjar juga menyinggung kebiasaan Ditjen Pajak mengejar warga yang sudah menjalankan kewajibannya. Bahkan mereka yang sudah melakukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty).
"Kemudahan-kemudahan inilah yang membikin badan dan pengusaha rindu pada soal itu karena saya juga ikut tax amnesty saya udah bayar pajak kenapa saya masih dikejar. Itu tidak fair. Padahal kita ingin lari lebih cepat. Kita ingin maju lebih cepat lagi dan itu tidak bisa," kata Ganjar.
0 Komentar