Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengomentari Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur yang akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo setelah bertahun-tahun mangkrak. PSI menilai ada sinergisitas antara Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William A Sarana mengatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah melakukan langkah cepat dalam menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung.
Sodetan yang bertujuan mengatasi banjir di Jakarta itu diketahui merupakan proyek peninggalan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai gubernur pada 2012 yang lalu. Sehingga kemangkrakan yang terjadi berkaitan erat dengan kurang gesitnya gubernur setelahnya.
"Ini jadi pembelajaran, kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan presidennya, masalah apapun cepat selesai. Indonesia adalah negara kesatuan, presiden adalah pimpinan dari seluruh gubernur. Kita mengapresasi Pak Heru sebagai gubernur tegak lurus ke Presiden Jokowi," kata William.
Dia menekankan presiden memang memiliki kewenangan mengatur dan mengoordinasikan jalannya pemerintah daerah di luar bingkai otonomi daerah. Sehingga gubernur mesti mengikuti arahan.
"Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri yang bertentangan dengan Kebijakan Presiden. Dalam hal ini misalnya, Gubernur bertugas membebaskan lahan dan Presiden melalui Menteri PUPR melakukan normalisasi. Kalau Gubernur punya konsep bertentangan dengan Presiden dalam penanganan banjir, maka proses itu akan mangkrak," jelas dia.
Lebih lanjut, William menuturkan, mengurus DKI Jakarta dengan masalah yang begitu kompleks tidak bisa dilakukan oleh Gubernur sendirian. Menurut penuturannya, hal itu harus bersama Presiden karena berkaitan dengan kota-kota sekitar Jakarta seperti Bogor, misalnya dalam konteks pengendalian banjir dari hulu ke hilir.
"Diperlukan sinergitas antara gubernur yang memimpin daerah dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden untuk mengatur kebijakan antar Provinsi nantinya," tutup dia.
0 Komentar