Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas polemik Jakarta International Stadium (JIS) yang dibangun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurutnya, DPRD DKI sebagai lembaga legislatif harus menjalankan fungsi pengawasannya. Apalagi, pembangunan JIS sudah menelan anggaran Rp4,5 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kalau melihat salah satu fungsi pengawasan kita, sebenarnya sah-sah saja kalau ada pansus. Karena kan pada hari ini ditemukan masih banyak masalah dan tidak sesuai uang segitu dan hasilnya tidak memuaskan,” ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Dengan membentuk Pansus JIS, DPRD DKI bisa memanggil pihak Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditugaskan Pemprov DKI membangun stadion yang kini jadi ikon ibu kota tersebut.
Sebab menurutnya, banyak masalah yang muncul setelah JIS diresmikan Gubernur Anies Baswedan pada Juni 2022 lalu. Anggara pun menyinggung sempat robohnya tembok tribun JIS saat tengah digunakan dalam pertandingan persahabatan Persija Jakarta.
“JIS itu belum siap dilauching, fasilitas penunjang belum selesai, tapi mungkin karena secara politis perlu dilauching karena kepentingan gubernur saat itu,” kata Anggara.
Pembentukan Pansus JIS ini pun dinilai semakin urgen setelah stadion warisan Anies Baswedan itu jadi salah satu yang diajukan sebagai venue Piala Dunia U-17 pada akhir 2023 mendatang.
“Karena ini event untuk kepentingan Indonesia, mungkin kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dijalankan karena kita dikejar deadline waktu kan,” tuturnya.
0 Komentar