Presiden Jokowi raih tingkat kepuasan publik tertinggi setelah kebijakannya untuk membebaskan pembatasan Covid-19. Mengacu pada hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kepuasan terhadap Presiden Jokowi meningkat secara konsisten hingga 76,2% di awal tahun 2023.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa kinerja Jokowi mengalami peningkatan dalam tiga bulan terakhir. Hingga pada September 2022 menunjukkan angka kenaikan dari 62,2% menjadi 76,2%.
"Dalam tiga bulan terakhir, kinerja presiden mengalami peningkatan persepsi publik yang positif dari 62,6% pada September 2022 menjadi 76,2%. Kalau kita lihat tiga bulan terakhir, peningkatannya cukup signifikan," ungkapnya dilansir Reuters.
Alasan dari tingginya tingkat kepuasan dalam jajak pendapat LSI yang dilakukan antara 7-11 Januari dan mencakup lebih dari 1.200 responden tersebut, karena survei yang dilakukan beberapa bulan setelah dimulainya persidangan tingkat tinggi terhadap seorang mantan jenderal polisi Indonesia.
Kasus tersebut sempat memicu kegemparan publik tentang dugaan korupsi di dalam kepolisian. Namun kasus yang diumumkan ke masyarakat tersebut dinilai sebagai tanda bahwa pemerintah mencoba untuk mengatasi masalah tersebut.
Sehingga, LSI mengungkapkan bahwa peningkatan persepsi ekonomi dan penegakan hukum sebagai alasan kenaikan peringkat.
Namun begitu, nampaknya peringkat jajak pendapat Jokowi tidak terpengaruh oleh disahkannya KUHP baru yang kontroversial bulan lalu, dan dikeluarkannya peraturan darurat untuk menggantikan undang-undang ketenagakerjaan.
Adapun, kenaikan tingkat kepuasan terhadap Jokowi tersebut merupakan peringkat persetujuan tertinggi yang dicatat oleh LSI selama masa jabatannya saat ini yang dimulai pada tahun 2014.
"Saya pikir ini sebagian besar karena pencabutan pembatasan sosial (COVID-19) dan penurunan harga bahan bakar," ungkap Hanan.
Keputusan Jokowi untuk mengakhiri pembatasan
Covid-19 pada bulan Desember 2022 lalu diterima dengan baik oleh masyarakat.
Hal tersebut karena pembatasan Covid-19 dianggap merugikan perekonomian negara.
0 Komentar