Presiden Jokowi melakukan reshuffle menteri berdasarkan evaluasi kinerja, bukan karena alasan yang sifatnya berhubungan dengan politik. Hal itu disampaikan oleh Tenaga Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan.
Menurutnya evaluasi tidak hanya dilakukan kepada menteri saja, tetapi kepada semua aparat termasuk KSP. reshuffle yang akan dilakukan adalah hak prerogatif presiden. Namun, dalam pelaksanaannya rombak ulang kabinet tersebut akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja tersebut.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Siapa-siapa menterinya, yang masih 'lambat' menjalankan program yang telah ditentukan oleh Presiden," tuturnya.
Ade menyampaikan, masa pandemi covid-19 sudah banyak menghambat program kerja pemerintah. Karena itu, saat ini adalah waktunya untuk bergerak lebih cepat.
"Karena sisa waktu legislasi ini nggak sampai 2 tahun lagi. Kita kemarin terhambat program kerja pemerintah oleh masa covid yang hampir 2,5 tahun. Sekarang covid sudah dicabut masa PPKM-nya, jadi semua harus bisa bergerak lebih cepat," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pernyataan yang sama. Ia mengatakan kocok ulang kabinet atau reshuffle akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik.
"Nanti kalau presiden melihat ada bahwa ini kurang baik, ini kurang baik pasti di-reshuffle. Apakah itu nanti presiden punya pandangan seperti itu, kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf di Masjid At-Taqwa Matraman, Jakarta Timur.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri belum memberikan titik terang soal isu reshuffle yang kini tengah berhembus cukup kencang. Ketika ditanya pada Kamis (5/1) soal isu ini, ia hanya menjawab besok.
Jokowi tidak mempertegas maksud pernyataannya ihwal kapan reshuffle kabinet dilakukan. Dia kembali bicara dengan nada bercanda.
Jadi jelas kan sekarang ? Presiden Jokowi
benar-benar melihat dari kinerja bukan politik.
0 Komentar