"JEWERAN" JOKOWI PADA IMIGRASI TURUT DIAMINI DPR

  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjewer imigrasi terkait persoalan pelayanan lantaran banyak keluhan dari para investor sulitnya mengurus visa. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai 'jeweran' Jokowi sebagai bentuk komplain berat.

Untuk diketahui, posisi Dirjen Imigrasi sudah setahun ini diisi pelaksana tugas (Plt). Jabatan Dirjen Imigrasi diisi pelaksana tugas sejak 30 Juni 2021. Seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi juga baru diumumkan oleh Kemenkum HAM pada 27 Juli 2022.

"Masalahnya yang saya tahu saat ini Dirjen Imigrasi belom ada dan masih Plt. Pembenahan tentang yang di sentil presiden ini bentuk komplain berat kalau sudah sampai ke publik," kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (11/9/2022).

Ditjen Imigrasi di Bawah Kementerian Apa? Ini Penjelasannya

Sahroni kemudian mendesak Menkum HAM Yasonna Laoly mempercepat proses seleksi Dirjen Imigrasi. Dia mengatakan Yasonna wajib mempercepat proses seleksi.

"Sangat perlu dipercepat agar diisi langsung posisi dirjennya. Pak Mentri Yasonna wajib percepat proses kekosongan Dirjen Imigrasi tersebut," ujarnya.

Sahroni meyakini Yasonna merupakan sosok yang tegas dalam hal pelayanan publik. Dia menduga staf imigrasi tidak sensitif terhadap pelayanan publik.

"Saya meyakini kalau Pak Yasonna tertib dan tegas tentang hal-hal pelayanan publik, tapi terkadang stafnya mungkin saja agak lemot dan tidak sensitif akan pelayanan," imbuhnya.

Seperti diketahui, gaya lama imigrasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat berbuntut panjang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan 'menjewer' imigrasi dan mengancam akan mengganti dirjen hingga bawahannya.

Pernyataan Jokowi ini diketahui disampaikan saat memimpin rapat bersama jajarannya yang digelar di Istana Merdeka, pada Jumat (9/9/2022). Rapat ini secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

Jokowi mulanya mengungkap banyak keluhan dari para investor terkait sulitnya mengurus visa di imigrasi. Jokowi pun meminta imigrasi berubah total bukan hanya sekadar mengatur dan mengontrol saja, tapi juga memudahkan masyarakat.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu, dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," kata Jokowi.

Jokowi ingin pemberian visa dilihat dari besarnya investasi. Tak hanya itu, kata Jokowi, imigrasi juga harus melihat kontribusi investor dalam hal membuka lapangan kerja hingga terhadap peningkatan ekspor.

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" kata Jokowi.

Jokowi menegaskan visa maupun Kitas bagi para investor akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Jokowi pun mengancam akan mengganti dirjen sampai bawahan di imigrasi bila tak mampu melakukan perubahan di sistem imigrasi Indonesia.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang tidak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau tidak, tidak akan berubah," tuturnya.