Peneliti kebijakan publik Insititute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-ILP) Riko Novintoro menilai langkah Presiden Joko Widodo yang terus menjaga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah tepat. Sebab, esensi dari praktik subsidi apapun di negeri ini harus dibaca dalam bingkai amanat konstitusi.
"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu bermakna negara harus melindungi rakyat," kata Riko Noviantoro, Rabu, 3 Agustus 2022.
Riko mengungkapkan, frasa melindungi
segenap bangsa Indonesia menjadi ruh dalam praktik kebijakan subsidi yang
dilaksanakan pemerintah. Di antaranya subsidi energi yang terus dilakukan
pemerintah, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Dzikir dan
Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka.
Presiden Jokowi mengatakan, subsidi BBM yang diberikan
pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini sudah
terlalu besar dan menembus angka Rp502 triliun. Subsidi BBM itu telah
membengkak dari sebelumnya di level Rp170 triliun.
Pernyataan Jokowi itu, lanjut Riko,
merupakan bukti pemerintah menjalankan amanah konsitusi dan sekaligus
keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
"Pernyataan Jokowi terus jaga
subsidi energi adalah bukti kebijakan yang sejalan dengan konsitusi,"
tegas Riko.
Selain itu, menurut Riko praktik
kebijakan subsidi juga potret kebijakan anti-neolib yang selama ini
dikhawatirkan banyak pihak. Karena ideologi neolib sangat menolak praktek
subsidi yang dinilai tidak pro pasar.
Kendati demikian, sambung Riko,
praktik kebijakan subsidi harus memegang dua prinsip, yakni tepat sasaran dan
tepat guna. Artinya subsidi harus diberikan kepada yang layak mendapatkan,
sekaligus berdampak bagi penerima subsidi.
"Dampak yang dimaksudkan adalah
terjaganya kemampuan beli dan mendorong kemandirian untuk berusaha,"
jelasnya.
Lebih jauh Riko mengatakan, perlu
ada kebijakan yang mengatur dan memperbaiki skema subsidi agar subsidi dari
pemerintah tepat sasaran melalui pemanfaatan data konsumsi energi secara
detail.
"Yang terpenting mendorong
energi terbarukan dan meningkatkan transportasi publik," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi
mengatakan jika negara lain tidak akan mampu memberi subsidi BBM sebanyak yang
dilakukan Pemerintah Indonesia. Hal ini sepatutnya disyukuri bersama.
Kepala Negara lalu membandingkan
harga BBM di Indonesia dengan negara lainnya. Saat ini harga bensin di negara
lain sudah ada yang menembus angka Rp31 ribu-Rp32 ribu per liter. Namun, di
Indonesia, harga pertalite masih ditahan di Rp7.650 karena disubsidi
pemerintah.
Selain subsidi energi, pemerintah juga
tetap memberikan subsidi pangan untuk menahan kenaikan harga pangan domestik
karena tekanan rantai pasok pasar global.
"Di negara lain (harga) sudah
naik 30 persen, 40 persen, 50 persen naik. Karena apa? Mereka yang makan
gandum, baik di Asia, Afrika, Eropa, sekarang berada di posisi yang sangat
sulit, sudah mahal, barangnya tak ada," kata Jokowi.
Presiden menyatakan pemerintah tetap
memberikan subsidi agar harga energi dan pangan tetap terjangkau di pasar dalam
negeri walau ada gejolak pada produksi dan distribusi pangan dan energi di
pasar global karena perang Rusia dan Ukraina.
0 Komentar