Presiden Pemerintah memastikan pembiayaan pembangunan Ibu Kota
Negara (IKN) hanya akan memakai dua sumber, yakni APBN dan Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan pembiayaan melalui APBN
hanya mencapai 20 persen dari total anggaran pembangunan IKN. Sementara itu,
mayoritas pendanaan akan ditarik melalui skema KPBU atau investasi.
"Investasi, tolong dibedakan utang dan
investasi," tegas Jokowi dalam Economic Update 2022 yang ditayangkan
pada program Squawkbox, Kamis (18/8/2022).
Adapun, dia membeberkan total anggaran proyek IKN mencapai US$33
miliar atau Rp487,31 triliun (kurs Rp14.767). Anggaran tersebut bisa berubah,
jika pembangunan financial center di IKN menjadi lebih besar
dari rencana semula.
"Kalau memang ada financial center-nya tidak se-simple itu,
tetapi bisa lebih gede, ya tentu saja akan memakan investasi lebih,"
terang Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak akan selesai
dalam jangka pendek. Menurutnya, ini adalah proyek besar yang memakan waktu
belasan hingga puluhan tahun.
"Kita tidak membangun tahun ini kemudian rampung, mungkin
15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang," ujarnya.
Terkait dengan pandangan publik yang mengaitkan proyek ini sebagai
ambisinya, Jokowi mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan gagasan lama sejak
zaman Soekarno dan pernah dibahas ulang di era presiden Soeharto.
Menurutnya, beban populasi di Indonesia hanya terpusat di pulau
Jawa. Padahal, Indonesia memiliki 17.000 pulau. "Satu pulau dibebani 56
persen populasi, kemudian PDB kita 58 persen ada di Jawa. Terus pemerataannya
gimana?"
Jokowi menegaskan bahwa proyek ini telah memiliki undang-undang
yang mendukungnya. Dalam pengesahan beleid tersebut, 93 persen fraksi di DPR
menyetujui pembangunan IKN.
0 Komentar