Lonceng pembangunan ibu kota baru mulai digaungkan. Pembangunan fisik akan dilakukan bulan depan, atau tepatnya Agustus 2022. Ini sekaligus menepis keraguan banyak orang yang tidak percaya bahwa ibu kota baru di Kalimantan akan dibangun.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi
juga berkali kali menepis anggapan yang meragukan jadi atau tidaknya terkait
pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan,
saat ini sudah ada dasar pembangunan IKN yaitu Undang-Undang IKN yang telah
disahkan.
"Sekarang telah kita eksekusi
dan ada back up UU-nya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Jadi, kalau ada
yang masih meragukan, jadi pindah atau tidak, undang-undangnya sudah ada,"
kata Jokowi saat sambutan di pembukaan Kongres PMKRI dilihat virtual, Rabu
(22/6).
Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu
kota sudah dengan kalkulasi matang. Pasalnya, beban Pulau Jawa sudah terlalu
berat dengan populasi yang besar. Selain itu, ekonomi saat ini terlalu
tersentralisasi di Pulau Jawa. Maka Jokowi ingin ekonomi merata di seluruh
tanah air.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono juga mengatakan bahwa daya dukung DKI Jakarta
sebagai ibu kota negara, sudah tak mungkin lagi dikembangkan. Menurut dia,
ongkos memperbaiki Jakarta akan lebih memakan biaya banyak dibandingkan membuat
ibu kota baru.
Masalah yang dihadapi Jakarta bukan
hanya soal banjir. Basuki menyebut air sungai di Jakarta berpotensi tidak bisa
mengalir ke laut karena terjadinya penurunan tanah.
"Jadi daya dukung Jakarta ini
sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal (dari pada) kalau kita
bikin (ibu kota) baru," kata Basuki.
Kebutuhan anggaran untuk pembangunan
Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp466
triliun. Sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.
Selain APBN, anggaran pembangunan
IKN juga akan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama
pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta,
BUMN, hingga obligasi publik.
Presiden Jokowi mengakui bahwa
pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20
tahun untuk menyelesaikannya. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk
bekerja sama dalam pemindahan IKN.
"Ini sekali lagi pekerjaan
besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama,
pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat,
TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini," kata Jokowi.
Kerahkan 200 Ribu Pekerja
Pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara
(IKN) di Kalimantan akan dimulai pada awal bulan Agustus 2022. Tahap awal,
sekitar 200.000 pekerja konstruksi disiapkan untuk membangun ibu kota baru
tersebut. Hunian untuk para pekerja pun disiapkan langsung oleh pemerintah.
Pemerintah bakal menyiapkan rumah bedeng atau hunian sementara bagi para kuli
proyek. Para pekerja akan difasilitasi dengan baik.
"Jangan sampai mereka bikin
bedeng sendiri, kita siapkan rumah-rumah untuk para pekerja konstruksi itu,
dapur umumnya, jadi nanti ada kedisplinan, jam 7 (pagi) berangkat, jam 12
(siang) jemput makan, jam 1 (siang) berangkat. Walaupun itu bukan baru tapi
cara baru di dunia konstruksi," tuturnya.
Selain itu, land development atau
pengembangan lahan untuk kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden,
Istana Wakil Presiden, dan gedung-gedung kementerian/lembaga akan sudah selesai
pada Agustus 2022.
Menteri Basuki mengatakan, pada 15
Juli 2022 akan terdapat penandatanganan kontrak untuk proses land development
di IKN. Dengan begitu, pemetaan lahan hasil land development sudah tersedia
pada Agustus 2022.
"Land development itu hasilnya
kavling, pengkavlingan, ini kementerian apa, Istana, ini (Istana) Wapres. Jadi
jika Presiden (Joko Widodo) ke sana, sudah memberi perintah, untuk membuat
rumah sakit, atau buat apa di (kavling) sini," kata Basuki.
Selain itu, pada akhir Juli 2022,
terdapat progres untuk pembangunan jalan akses utama ke IKN dari Jalan Tol
Balikpapan.
Pembangunan jalan tol di Kabupaten
Penajam Paser Utara sebagai akses menuju IKN Nusantara rencananya dikerjakan
beriringan dengan pengerjaan Istana Negara. Jalan tol yang akan dibangun di
daerah berjuluk "Benuo Taka" itu yakni, jalan tol penghubung dari
Jembatan Pulau Balang menuju Kawasan Industri Kariangau.
Kemudian, jalan tol menuju Istana
Negara dari bandar udara VVIP di Kelurahan Gersik, serta jalan tol penghubung
antara bandara udara VVIP dan Jembatan Pulau Balang. "Ditargetkan jalan
tol bisa difungsikan pada 2024 bersamaan dengan digunakannya Istana
Negara," ujar Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang.
Memastikan pembangunan tetap
berjalan, Presiden Jokowi akan mengunjungi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) selama
tiga bulan sekali. Ini dilakukan untuk memantau dan mengawal progres
perkembangan pembangunan IKN.
"Mungkin tiga bulan sekali
beliau akan ke sana, untuk beri semangat dan menghangatkan terus supaya orang
yakin kita mau pindah," kata Menteri Basuki
Pemerintah membagi pembangunan IKN
dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan
infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor
pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.
Karena itu pada semester II 2022, pemerintah
juga akan membangun akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk
pembangunan infrastruktur.
Selanjutnya, pada 2023, pemerintah
akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar
waktu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai target di 2024. Sedangkan
pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada
2035-2045.
0 Komentar