JOKOWI PERINTAHKAN POLRI KAWAL 3 AGENDA BESAR, APA SAJA ITU ?

JAKARTA-Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengawal agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Jokowi menyampaikan hal ini saat menjadi pemimpin upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah.

"Pindah Ibu Kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor pembangunan Indonesia ke depan, Polri harus mengawal agar berjalan lancar dan tepat waktu," ujar Jokowi dalam pidatonya, Selasa, 5 Juli 2022.

Selain pembangunan IKN, Jokowi juga memaparkan agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Seperti misalnya Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali pada November 2022. Menurut Jokowi, agenda tersebut bakal dihadiri oleh pimpinan negara anggota G20. Sehingga sebagai tuan rumah, Indonesia harus memastikan keamanan di agenda tersebut.

Terakhir, Jokowi juga meminta Polri mengawal agenda Pemilu 2024 agar bisa berjalan dengan baik.

"Agenda besar demokrasi, pileg, pilpres, dan pilkadaSerentak tahun 2024. Harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi.

Selain meminta mengawal tiga agenda besar tersebut, Jokowi juga meminta Polri membantu penanganan pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai. Ia menyebut pandemi masih memerlukan penanganan yang lebih serius.

Jokowi juga meminta Polri mewaspadai ketidakpastian global, krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan. Ia meminta Polri memastikan masalah tersebut tidak menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat, agar negara lebih kokoh menghadapi tantangan ini.

"Kita juga harus semakin siap menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Oleh sebab itu Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dalam penguasaan teknologi," ujar Jokowi.

Di hari Bhayangkara 2022, Jokowi meminta kepada institusi tersebut terus berinovasi, semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi intitusi modern. Ia juga mendorong Polri terus bersinergi dengan TNI, Kementrian, dan lembaga lainnya dalam menjalankan tugas.

Presiden Jokowi juga sempat menyoroti soal hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Polri yang dirilis Kompas pada Senin kemarin. Meskipun 58,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri, namun masih ada 28,6 persen masyarakat yang menyatakan tidak puas.