Eks Aktivis 98 Sultra yang tergabung dalam Persatuan Nasional (PENA) 98, Erwin Usman, menegaskan organisasinya tidak akan mendukung calon presiden (capres) yang memiliki rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
Dalam hal ini, Erwin menyindir sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang disebut-sebut terlibat dalam aksi penculikan mahasiswa tahun 1998. Dia mengatakan beberapa dari korban penculikan tersebut masih belum jelas keberadaannya.
"Ada nama Prabowo Subianto yang juga dilihat pada fakta dan temuan misalnya Dewan Kehormatan Perwira diputuskan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kasus penculikan mahasiswa dan kita tahu di antara mereka ada dua orang yang belum ditemukan," kata Erwin dalam konferensi persnya di Kantor PENA 98, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Hingga saat ini, kata Erwin, penyelesaian pelanggaran HAM tersebut belum menuai hasil yang memuaskan. Bahkan, kata dia, berkas kasus terus berputar dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.
Kendati demikian, Erwin tak menyangkal niat baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus tersebut sebelum memasuki bulan Oktober 2023 mendatang. Hal ini juga didukung dengan jajaran kabinet Jokowi yang turut membantu penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut.
Di samping itu, berdasarkan kriteria yang telah disepakati PENA 98, salah satu poin kriteria capres yang didukung adalah tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Bahwa nomor 4 (dari 8 kriteria capres) tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM kami mengenainya bahwa pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan menarik lain siapa pun capres 2024 harus sama dipastikan dia tidak pernah terlibat dalam praktik pelanggaran HAM," pungkasnya.
0 Komentar