Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan, sampai saat ini telah menerima sebanyak 167 dokumen komitmen awal atau letter of interest (LoI) investasi di IKN. Termasuk dari investor asing.
Di sisi lain, dia menambahkan, pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung. Dan on the track alias masih dalam jalur yang sesuai. "Untuk investasi, kami menerima cukup banyak Letter of Interest, ada 167 Letter of Interest," kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Senin (3/4/2023).
"50% dari Letter of Interest ini dari domestik, dan 50% lainnya adalah asing. Dari sekitar 16 negara," tambahnya.
Sampai saat ini, kata dia, proses seleksi atas komitmen tersebut masih berlangsung. "Kami masih proses seleksi mana saja yang memang sesuai dan serius dalam mengerjakan permohonan ikut membangun IKN Nusantara," kata Bambang.
Sementara itu, untuk menarik minat investor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Maret 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
PP itu berlaku mulai 6 Maret 2023, memuat ketentuan soal pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Termasuk insentif fiskal dan non-fiskal.
Mulai dari fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus IKN, serta fasilitasi, penyediaan lahan, sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di IKN. Yang merupakan wewenang Otorita IKN.
Pemberian fasilitas itu dilakukan melalui Sistem OSS atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada juga fasilitas Hak Guna USaha (HGU) lahan sampai 190 tahun, dan kemudahan penggunaan tenaga kerja asing.
0 Komentar