Yohanies Baswedan semakin yakin telah menegaskan dirinya bukanlah pemimpin yang baik. Bukti apa lagi yang bisa menangkal keyakinan itu, jika keculasannya sedemikian rupa telah ditunjukkan, ketika mengatakan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.
Hal itu dikatakannya justru di hadapan orang asing, yang bisa jadi mereka sengaja mengundang sang fenomenal untuk menunjukkan kepada kalangan mereka, seberapa buruk Indonesia di benak orang Indonesia sendiri.
Mari kita cermati pengakuannya ketika menjadi pembicara dalam ajang tersebut. Dia menyebut partisipasi publik dan proses politik dalam pengambilan keputusan di Indonesia sangat minim, diambilnya kasus pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Faktanya Yohanies lah yang mendapat kehormatan sebagai orang pertama yang menyerahkan kendi berisi air dan tanah asal daerahnya, yang dibawa ke IKN untuk turut dalam prosesi bersama Gubernur se-Indonesia.
Jika kita bandingkan dengan kinerja Yohanies semasa menjabat Gubernur, adakah pernyataannya di Singapura yang bersesuaian? Ternyata dia lah yang menjadi tersangka utama atas tudingannya sendiri. Jejak digital membuktikan, selama dirinya memimpin Jakarta, jangankan warga biasa, legislatif saja dibuat kalang kabut. Masih tak percaya?
Kalau tidak demikian, mana mungkin beredar permintaan dari anggota legislatif Jakarta, untuk menggulirkan hak Interpelasi kepada Gubernur, saat kebijakan Yohanies terkait rencana lomba Formula E yang sarat kontroversial. Terbukti pula ajang yang sama kini menuai sikap KPK melakukan penyelidikan, guna menelisik potensi korupsi di dalam pengambilan keputusannya.
Proses politik macam apa yang dipersoalkan Yohanies terkait pemindahan IKN? Faktanya, DPR bahkan telah mendukungnya melalui pembentukan Undang-undang pembangunan ibu kota negara di Nusantara, Kalimantan Timur. Barangkali Anies menghendaki Presiden sowan ke Balai kota Jakarta terlebih dulu, guna meminta restu, begitukah yang dimaksud proses politik yang sangat kurang itu ?
Bagaimanakah Anies menilai kebijakannya sebagai Gaberner Jakarta, misalnya ketika janji-janji kampanyenya saja mayoritas tidak ditunaikan? Apakah hanya dengan mengubah nama-nama jalan di kawasan ibu kota, sudah dia nilai memenuhi janji itu? Sementara program pengentasan bencana banjir yang diharapkan warga, justru dibantarkan dan baru berjalan kembali setelah dirinya lengser.
Jangan-jangan, bagi Yohanies proses partisipasi publik yang dikomplainnya itu identik dengan kebiasaannya bermain kata mutiara, semisal ketika menyebut sunatullah pada perlakuan air hujan yang dialirkan ke perut bumi. Itukah maksudnya ?
Standar ganda bagi seorang yang sedang
mengumbar janji kepada pemilih dalam pilpres mendatang, menunjukkan ketidak
layakannya untuk diberi kepercayaan. Waspadalah Indonesia.
0 Komentar