Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial saat pandemi Covid-19 di era eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tahun 2020 lalu mencuat ke publik.
Orang pertama yang mem-blowup masalah ini adalah akun Twitter @Kurawa yang mengaku telah melakukan investigasi atas dugaan korupsi itu baik investigasi lapangan dan investigasi berdasarkan hasil audit.
Awalnya, pemilik akun bernama Rudi Valinka mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.
"Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar Kurawa.
Di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu.
Disamping besarnya dana, Kurawa juga memberikan data yang membuat kita terkejut bahwa pengawas Pasar Jaya ternyata juga adalah Ketua DPP relawan Gubernur yang saat itu menjabat yaitu Anies Baswedan. Ia bernama Sutrisno muslimin.
Menanggapi hal tersebut, pegiat sosial Guntur Romli mengatakan apa yang ditemukan Kurawa menandakan adanya konflik kepentingan.
“Hal ini semakin menunjukkan soal kasus Bansos tidak hanya ada soal dugaan korupsi tapi juga soal konflik kepentingan,” kata Guntur.
Bansos yang seharusnya dibagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkan saat pandemi ternyata hanya dipendam dan tidak salurkan. Ini semua tak lepas dari cara kotor Anies dan kadrunnya yang tega menilep uang rakyat demi memuaskan “syahwat politiknya”.
Sampai disini paham kan seberapa hina dan
besarnya dosa Anies kepada rakyat miskin ?
0 Komentar