Pakar transportasi, Azas Tigor Nainggolan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pembengkakan anggaran pengecatan jalur sepeda di Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan. Menurut dia, anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk mengecat jalur sepeda sepanjang 309,5 kilometer tidak masuk akal.
Tigor menjelaskan berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan, anggaran pengecatan jalur sepeda di APBD DKI 2020 sebanyak Rp73,7 miliar untuk 114,5 kilometer. Sementara pada 2022 pemerintah daerah menghabiskan Rp119 miliar untuk mengecat 195 kilometer jalur sepeda. Total Pemprov DKI mengeluarkan Rp192 miliar untuk mengecat jalan sepanjang 309,5 kilometer.
“Berarti rata-rata biaya pengecatan jalan per kilometer Rp621 juta. Benarkah biaya pengecatan jalur untuk 1 kali 2 meter biayanya mencapai Rp621 juta?” kata Azas Tigor melalui keterangan tertulis, Ahad, 20 November 2022.
Selain itu, kata Tigor, tidak semua jalur sepeda yang dicat oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sebabnya ia berharap KPK memeriksa proyek ini. “Anggaran biaya mengecat jalur sepeda ini tidak masuk akal. Sepertinya ada pembengkakan (mark up) anggaran pengecatan jalur sepeda Jakarta,” katanya.
Tigor mendukung sikap Pemprov DKI yang kini meniadakan anggaran untuk membuat jalur sepeda baru dalam RAPBD DKi 2023. “Saya sepakat dengan Pak Heru (Pj Gubernur DKI). Evaluasi dulu dan komunikasikan dengan para pengguna sepeda tentang jalur sepeda yang sebenarnya.
Tigor menuding gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan, tidak melakukan kajian yang matang saat membangun jalur sepeda. Menurut dia, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu hanya mengejar target kuantitas, yakni membuat 100 kilometer jalur sepeda dalam setahun. Anies, kata dia, tidak membangun karakter dan budaya bersepeda pada warga Jakarta.
Alhasil, kata Tigor, jalur sepeda di Jakarta
kini tidak banyak digunakan oleh pesepeda dan dijadikan tempat parkir liar.
“Tempat ngetem angkot dan bajaj,” kata dia.
0 Komentar