residen Joko Widodo memberikan
pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian
daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC),
Jakarta, pada Kamis, 29 September 2022. Dalam arahannya, Presiden mengajak
semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini
inflasi merupakan momok setiap negara.
“Kita harus kompak, harus bersatu
dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua
kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani Covid. Kalau Covid kita
bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar
Presiden.
Menurut Presiden, jika di negara
lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan
tanggung jawab bersama. Presiden sendiri merasa senang karena otoritas fiskal
dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan
beriringan dan rukun.
“Tapi yang lebih penting adalah
bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu
kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,”
imbuhnya.
Kepala Negara melanjutkan, saat ini
yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan
bahan makanan karena merupakan kontributor terbesar inflasi hingga Agustus ini.
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dikarenakan
suplainya yang kurang. Untuk itu, Presiden mendorong semua kepala daerah untuk
mengajak petani menanam komoditas tersebut.
“Tugas Saudara-Saudara, bagaimana
mengajak para petani untuk menanam ini, kalau di daerah Bapak, Ibu, dan
Saudara-Saudara sekalian harganya tinggi pasokan cabai,” ungkapnya.
Cara lainnya adalah dengan
menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran
Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari
tempat produksi menuju pasar. Presiden memberikan contoh, jika telur banyak di
Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik
didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi.
“Biarkan pedagang atau distributor
itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD provinsi, kabupaten,
maupun kota. Misalnya, ini misalnya, berapa sih ongkos truk dari Bogor ke
Palembang? Saya cek kurang lebih Rp10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM
jadi Rp12 juta, Rp10 sampai Rp12 juta,” paparnya.
Presiden meyakini jika semua pihak
bekerja secara detail, produksi komoditasnya didorong, dan transportasinya
ditutup dari APBD, maka inflasi akan lebih mudah untuk dikendalikan. Presiden
juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu dalam menggunakan biaya
tak terduga dan dana transfer umum karena regulasinya sudah ada.
“Jangan sampai ada yang ragu-ragu
lagi mengenai penggunaan biaya tak terduga, belanja tak terduga, dan juga dana
transfer umum karena sudah ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, sudah
ada SE (surat edaran) Mendagrinya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan
Agung, ke KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang kita sangat membutuhkan,”
jelasnya.
Hal lain yang juga perlu ditangani
secara kompak dan bersama-sama adalah soal kemiskinan ekstrem. Menurut
Presiden, saat ini data mengenai hal tersebut sudah jelas sehingga akan lebih
mudah untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.
“Sasarannya ada kok jelas, nama dan
alamat. Bansos ke sana arahkan, perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke
sana. Kalau nama dan alamatnya enggak jelas itu kita kesulitan, (ini) ada
semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada
sasaran yang kita inginkan. Saya rasa jelas semuanya, saya ingin kita semuanya
kerja konkret bersama-sama,” tandasnya.
0 Komentar