Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan yang cukup mencengangkan. Jokowi mengungkap 'ketakutan' yang saat ini ditakuti semua negara, tak terkecuali Indonesia. 'Makhluk' yang ditakuti semua negara itu saat ini bernama inflasi.
Saat memberikan pengarahan dalam pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, mengendalikan inflasi.
"Sekarang yang ditakuti semua negara, ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa, inflasi. Paling ditakuti," kata Jokowi, seperti dikutip Rabu (14/9/2022).
Menurut kepala negara, apabila terjadi kenaikan harga barang dan jasa di suatu daerah dan kepala daerah hanya diam, maka yang bersangkutan tidak memahami inflasi. Pun dampaknya kepada rakyat.
"Hati-hati dengan satu kata ini. Inflasi. Hati-hati. sekarang semua negara ketakutan dengan yang namanya inflasi," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan kalau instrumen yang lazim digunakan dalam mengendalikan inflasi adalah menaikkan suku bunga. "Yang kita lakukan sekarang ini di situ iya. Di lapangannya kita juga kerja sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik," kata Jokowi.
Lebih lanjut, kepala negara bilang kalau hingga hari ini, ada 2% dana transfer umum Rp 2,17 triliun. Kemudian anggaran belanja tidak terduga Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5 triliun.
"Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten maupun kota," ujar Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan kalau realisasi APBD saat ini baru 47%. Untuk itu, Jokowi memberikan perintah kepada kepala daerah agar merealisasikan anggaran di sisa waktu hingga Desember.
"Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar. Dan juga supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut terutama yg berkaitan dengan harga pangan ini hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74%," katanya.
"Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik. Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah bapak ibu sekalian itu naik meski hanya 200 atau 500 perak itu segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota, di provinsi yang bapak ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," lanjutnya.
0 Komentar