Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Dalam rilis survei terbaru yang digelar oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-21 Agustus 2022, tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen.
"Tingkat kepuasan terhadap Presiden ada peningkatan selama enam bulan terakhir. Itu tingkat kepuasan masyarakat dari 66 persen menjadi 68 persen, kemudian sekarang menjadi 72 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Ahad, 4 September 2022.
LSI mewawancarai secara langsung 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan dipilih secara random (multistage random sampling). Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control itu tidak ditemukan kesalahan berarti.
Djayadi menerangkan, survei ini digelar sebelum pemerintah mengumumkan harga BBM naik. Oleh karena itu, ia yakin tingkat kepuasan terhadap Jokowi bakal berubah dalam survei selanjutnya.
Apa lagi, Djayadi menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sangat dipengaruhi terhadap kebijakan ekonomi. "Kondisi ekonomi berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden," ujar Djayadi.
Adapun alasan masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi, paling besar karena adanya program bantuan kepada rakyat kecil, lalu pembangunan infrastruktur, memiliki kinerja baik, merakyat, mampu mengendalikan harga bahan pokok, hingga memiliki kepribadian yang dianggap dekat dengan rakyat
"Kalau dilihat di sini, soal ekonomi masih mendominasi penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden," kata Djayadi.
Sementara untuk tingkat ketidakpuasan, nilainya mencapai 26 persen. Sama seperti sebelumnya, masyarakat tidak puas terhadap Jokowi karena kebijakan terkait isu ekonomi. Seperti misalnya harga bahan pokok, distribusi bantuan yang tidak merata, tidak berpihak pada rakyat kecil, banyaknya pengangguran, hingga angka kemiskinan yang stagnan.
0 Komentar