Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan bahwa kesejahteraan dan keamanan masyarakat di Papua terus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Eks Panglima TNI itu, Jokowi memberikan hal tersebut dengan pendekatan yang humanis.
“Ada
teman-teman yang turun dari hutan, dari gunung. Ada langkah kesejahteraan
semuanya itu. Berikutnya regional secara wilayah sudah ada pendekatan yang
signifikan, seperti pembangunan jalan, (infrastruktur) kesehatan, presiden
sampai memikirkan jamban (tempat buang air) dan seterusnya,” kata Moeldoko usai
rapat bersama Menko Polhukam Mahfud Md terkait perkmebangan Papua di Hotel
Westin Jakarta, Kamis (21/7/2022).
Selain
terhadap masyarakat Papua, lanjut Moeldoko, Jokowi juga memberikan
kesejahteraan bahkan terhadap mereka yang ditahan sebagai tahanan politik
dengan membebaskannya agar bisa kembali ke Bumi Cendrawasih.
Meski
begitu, Moeldoko mengamini adanya front dalam tujuan mereka masih-masing walau
tidak diakui PBB.
“Tujuan
mereka ada front pergerakan bersenjata, ada front politiknya, ada front
medianya, itu yang dilakukannya selama ini,” jelas Moeldoko.
Moeldoko
memastikan, meskti terjadi gerakan di Papua yang tak seirama, status mereka
sebagai kelompok kriminal. Artinya, dalam penegakan hukum dilakukan Polri,
sementara tugas dari TNI adalah mem-backup.
“Aparat
keamanan di Papua itu memiliki SOP (standar operational procedure) jadi
pendekatannya pasti profesional dan proporsional. Ini masih pada tahapan
kriminal maka kepolisian ada di depan, TNI bersifat backup kecuali pengamanan
perbatasan Papua Nugini dan Indonesia itu sepenuhnya tugas TNI,” Moeldoko
menutup.
Minta
Komnas HAM Selidiki Serangan KKB
Kepala
Staf Kepresidenan Moeldoko meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) menindaklanjuti dan menyelidiki kasus serangan Kelompok Kriminal
Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di kampung Nogolait Kabupaten Nduga,
Papua. Pasalnya, serangan ini menimbulkan korban jiwa.
"Kekerasan
yang dilakukan KKB sudah menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Dan tidak ada
seorang pun yang boleh menghilangkan hak hidup orang," tegas Moeldoko
dikutip dari siaran persnya, Rabu (20/7/2022).
"Untuk
itu, Komnas HAM harus turun untuk memastikan apakah ada pelanggaran HAM dalam
peristiwa itu," sambung dia.
Moeldoko
sendiri mengutuk keras aksi kejam KKB yang telah menewaskan belasan warga sipil
di Papua. Dia memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menangkap dan
memproses hukum pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.
"Negara
tidak pernah mentolerir siapapun yang berupaya menyebar teror, mengganggu
ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban meninggal
dunia," jelas Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Selasa (19/7/2022).
0 Komentar