Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan dengan Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (15/7/2022).
Adapun pertemuan tersebut
berlangsung sekitar 80 menit.
Sejumlah aktivis yang hadir antara
lain, Politikus PDIP Adian Napitupulu, Mustar Bona Ventura, Fendy Mugni, dan
Musyafaur Rahman. Pertemuan itu membahas masalah agraria hingga perekonomian.
"Pertemuan antara aktis PENA 98
(Persatuan Nasional Aktivis 98) dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka,
berlangsung kurang lebih1 jam 20 menit," kata Adian Napitupulu, Jumat.
"Salah satunya (yang dibahas),
penyelesaian konflik agraria juga bicara tentang resesi global,"
sambungnya.
Dia menyampaikan bahwa Jokowi
memberikan data-data bahwa perekonomian Indonesia saat ini lebih baik daripada
negara-negara lain.
Selain itu, Jokowi juga meminta para
aktivis aktif berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membantu
permasalahan tanah.
"Presiden juga meminta kami
aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementrian
termasuk kementrian pertanahan/BPN," jelas Adian.
Sebelumnya, Ekonom sekaligus
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira
mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri
ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk
mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membuhkan sosok
tegas.
"Sosok yang dipersepsikan dari
militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan
mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu
PR utama," kata Bhima, Rabu (15/6/2022).
Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam
tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan
masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang
berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, serta bagaimana
menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU
dengan masyarakat lokal/adat.
Selain itu, Bhima juga berharap Hadi
Tjahjanto dapat menyelesaikan reforma agraria yang menjadi janji kampanye
presiden.
"Diharapkan reforma agraria
bisa tuntas sebelum 2024, atau setidaknya mengalami percepatan. Tidak sekedar
dibagi-bagi sertifikat, tetapi juga bagaimana Menteri ATR berkontribusi untuk
pengelolaan lahan hasil reforma agraria .Ini yang menjadi PR-nya ke
depan," jelasnya.
Tanah untuk Perumahan Rakyat
Kemudian terkait masalah pengadaan
tanah untuk perumahan rakyat, atau bank tanah.
"Ini juga merupakan masalah
yang krusial karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk
mengakses tanah yang terjangkau untuk mendirikan/membangun rumah,"
ujarnya.
"Harga tanah sudah semakin
tidak terjangkau, karena belum ada regulasi spesifik yang mengatur spekulasi
tanah ataupun lahan," tambah Bhima.
0 Komentar